Pelajari lebih lanjut tentang inisiatif strategis kami
Fisheries Improvement Project (FIP) adalah program kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pengelolaan perikanan dengan mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Program ini mempertemukan nelayan, perusahaan seafood, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah (NGO) dalam upaya menerapkan langkah-langkah perbaikan yang terstruktur, guna meningkatkan praktik penangkapan ikan dan tata kelola perikanan.
Memperkuat kebijakan, regulasi, dan penegakan hukum untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang.
Mendorong teknik penangkapan ikan yang bertanggung jawab untuk mengurangi tangkapan sampingan, meminimalkan kerusakan habitat, dan mencegah penangkapan berlebih.
Membantu perikanan memenuhi standar pasar internasional dan persyaratan pembeli guna meningkatkan daya saing.
Memfasilitasi pelaporan data yang lebih baik dari pelaku industri untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Mendukung riset ilmiah dan upaya pemantauan yang ditingkatkan.
Menyatukan pelaku industri, instansi pemerintah, dan organisasi konservasi untuk mendorong perubahan yang positif.
APSI menjalankan Fisheries Improvement Project (FIP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 dan 716, yang merupakan bagian dari sumber daya tuna di Samudera Pasifik Barat dan Tengah. Program ini bertujuan untuk memperluas penerapan praktik perikanan tuna Purse Seine yang bertanggung jawab ke seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan industri yang kompetitif dan terkelola dengan baik, APSI berfokus pada peningkatan kerja sama antar pemangku kepentingan, penguatan kebijakan, perbaikan sistem pengumpulan data dan kepatuhan, serta peningkatan daya saing sektor perikanan Purse Seine di Indonesia.
Untuk detail tambahan kunjungi halaman FIP kami di basis data Fishery Progress.
Telah diterapkan melalui PPS Bitung (STBLK, Laporan Verifikasi Pendaratan Ikan, dan surat pengajuan e-logbook), yang merupakan persyaratan wajib sebelum dan sesudah keberangkatan kapal.
Data collections of fish landing by MMAF through PPS Bitung every time vessels do unloading activityn letter), which are mandatory requirements before and after the vessel's departure
Terus diterapkan untuk memperkuat pengumpulan data, meningkatkan pengawasan perikanan, serta memastikan kepatuhan kapal-kapal anggota APSI.
Sosialisasi mengenai peran dan tanggung jawab observer terus dilakukan, termasuk pembahasan terkait tantangan saat ini yaitu kekurangan observer.
Pengajuan surat permohonan kepada PPS terkait penempatan observer di kapal anggota, dengan memastikan cakupan minimal 5% dari total perjalanan yang dilakukan oleh kapal yang berpartisipasi dalam FIP.
Pengajuan dan tindak lanjut surat permohonan kepada SDI.
e-PIT (Penangkapan Ikan Terukur Elektronik) telah diterapkan sejak tahun 2021, dengan nakhoda kapal dan penerima ikan bertanggung jawab mengisi dokumen tersebut saat berada di laut. Khususnya, penerima ikan diwajibkan mengisi dokumen transshipment setiap kali menerima ikan dari kapal purse seine.
Terus memantau dan memastikan penerapan e-PIT berlangsung efektif, serta mengoptimalkan proses dan kepatuhan di seluruh armada
SRA telah berhasil diterapkan pada beberapa kapal anggota (PT. Multipar & PT. BSM, Oktober 2024), menandai langkah penting dalam meningkatkan tanggung jawab sosial di setiap armada.
Memperluas penerapan SRA ke anggota lainnya, memastikan penilaian dan perbaikan tanggung jawab sosial diterapkan secara merata.
Bekerja sama dengan DFW (Destructive Fishing Watch) untuk memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dalam mendukung hak-hak nelayan.
Pelatihan dan sosialisasi mengenai penanganan spesies ETP (Endangered, Threatened, and Protected) akan diberikan kepada nelayan anggota, serta pengembangan buku panduan penanganan ETP bekerja sama dengan BRIN.
Menyelenggarakan pelatihan sertifikasi bagi 700 nelayan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru, yang mewajibkan sertifikat BST-F dan SKN sebagai syarat utama bagi awak kapal untuk berlayar.
Indonesia Tuna Investment & Business Forum – Membahas rencana tindak lanjut atas Komitmen Bersama (ITBF) serta menjajaki peluang implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Workshop Penguatan Implementasi Conservation and Management Measures (CMMs) dari Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) serta Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Industri.
Menghadiri lebih dari 10 forum perikanan lainnya.
Menghadiri lebih banyak pertemuan perikanan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
